Maret 2018, cadar menjadi polemik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rektor UIN Sunan Kalijaga mengancam akan memberhentikan mahasiswi yang memakai cadar. Sebelum diberi sanksi pemecatan, para mahasiswi akan diberikan konseling dan pembinaan ideologi Islam moderat. Menurut rektor, pembinaan itu sangat diperlukan, karena mahasiswi yang bercadar dianggap tersusupi pemikiran radikal.

Terlepas dari masalah perbedaan ulama mengenai hukum cadar, sebenarnya larangan bercadar itu sah-sah saja, karena kampus memiliki otonomi untuk mengatur tata tertib civitas akademikanya yang bertujuan agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan kondusif. Jangankan masalah cadar, banyak kampus yang mengatur detail pakaian para mahasiswanya hingga seperti larangan memakai kaos oblong dan sandal. Di beberapa kampus kedokteran bahkan melarang mahasiswinya memakai celana jeans.

Kampus Islam pada umumnya, memaksa para mahasiswinya untuk memakai jilbab ketika berada di lingkungan kampus. Perkara mahasiswi itu menganggap jilbab itu wajib atau tidak, maka kampus tidak peduli, mahasiswi wajib memakai jilbab jika berada di kampus. Di Yogyakarta, Sekolah Kolese De Brito hanya menerima murid laki-laki, sedangkan di Sekolah Stella Duce hanya menerima murid perempuan. Orang-orang pun tidak menganggap paksaan berjilbab di kampus Islam atau sekolah khusus untuk gender tertentu itu sebagai diskriminasi.

Apakah larangan bercadar itu melanggar konstitusi? Bisa jadi. Oleh karena itu, jika nantinya kebijakan larangan bercadar itu diperkarakan ke pengadilan, maka rektorat harus mampu melakukan pembelaan dengan dalil dan data yang kuat. Apalagi kampus identik dengan lingkungan para intelektual, maka setiap kebijakan harusnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik. Kebijakan kampus yang dipaksakan secara sepihak, tentu memberi kesan bahwa kampus tak ubahnya seperti diktator yang otoriter.

Namun alangkah baiknya, jika kampus mengakomodasi mahasiswinya yang berkeinginan untuk memakai cadar. Cadar memang perkara khilafiyah, namun jika ada sekelompok orang yang menganggapnya sebagai suatu kewajiban, bukankah kita harus berlapang dada dengan keyakinannya itu? Jika kita bisa bertoleransi dengan orang yang berbeda akidah, mengapa kita tidak bisa bertoleransi dengan orang yang seakidah walaupun berbeda perspektif dalam beberapa masalah khilafiyah.

Selama ini masyarakat Indonesia dikenal dapat hidup bersama dalam keanekaragaman agama dan kepercayaan. Namun kerukunan itu justru tercederai karena adanya konflik yang terjadi dalam internal agama itu sendiri. Para intelektual larut dalam perdebatan sengit masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan para pengikutnya saling baku hantam. Para intelektual yang harusnya bertindak sebagai pengayom yang meneduhkan, justru seakan-akan menjadi pemantik api keributan.

UUD’45 pasal 29 dengan jelas negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, Rektor UIN Sunan Kalijaga harus mampu menjelaskan bahwa kebijakannya itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika UU saja dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya keputusan rektor pun dapat digugat jika merugikan sebagian pihak. Jika kebijakan larangan bercadar itu kalah dipengadilan, maka tentu saja pihak yang paling malu adalah rektorat. Maka rektoran cobalah untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya.

Seperti dijelaskan diawal bahwa kampus berhak mengatur tata tertib civitasnya. Namun larangan bercadar karena ketakutan adanya paham radikal, tentu membuat kita mengernyitkan dahi. Apa iya, cadar berkorelasi positif dengan radikalisme? Jika hipotesis itu berdasar data yang valid,  ya tidak masalah. Namun jika hanya “judge by the cover”, atau karena sudah adanya ketidaksukaan pada gerakan Islam tertentu, maka kebijakan itu tidak lagi objektif, sehingga harus digugat! Jika mahasiswi bercadar ditakutkan membawa paham radikal, maka adakah contoh kasus aksi radikal yang melibatkan mahasiswi bercadar? Jika ada aksi radikal oleh mahasiswi bercadar, seberapa banyak kasusnya dan apa yang melatarbelakangi aksi radikal itu? Jikalau ada segelintir mahasiswi bercadar yang bertindak radikal, apa layak untuk kemudian dilakukan generalisasi bahwa semua mahasiswi bercadar itu radikal?

Pihak rektorat UIN Sunan Kalijaga sepatutnya meninjau kembali kebijakannya melarang mahasiswi memakai cadar. Jika tidak ada pertimbangan untuk merevisinya, sebaiknya mahasiswi bercadar yang sudah terlanjur menjadi warga UIN saat ini dibiarkan untuk menjalankan keyakinannya hingga dia lulus. Kemudian pada penerimaan mahasiswa baru, dibuatlah kesepakatan tertulis yang disepakati kampus dan mahasiswi tentang larangan bercadar di kampus. Jika mahasiswi melanggar, maka disanksi tegas karena melanggar kesepakatan awal. Namun jika rektorat mau akomodatif terhadap mahasiswi yang bercadar, maka kebijakan itu patut diapresiasi sebagai wujud dari pelaksanaan konstitusi dan melestarikan kebhinekaan di dunia kampus.

 

Tapis motif kaligrafi ayat kursi full benang emas. Ukuran 100 x 60 cm. Khusus untuk hiasan dinding. Pemesanan: 085741887228

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s